Tekad Jajaran PEMDA Kabupaten Kulon Progo untuk Meningkatkan Kabupaten Layak Anak

Kulon Progo, 8 Oktober 2025 – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat sistem perlindungan anak dan menaikkan status Kabupaten Layak Anak (KLA) dari kategori Madya menuju Nindya dalam pertemuan dengan Gugah Nurani Indonesia (GNI) Community Development Project (CDP) Yogyakarta.
 

Tantangan dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak

Sejak memperoleh predikat KLA Madya pada tahun 2017, berbagai program telah dijalankan oleh lintas organisasi perangkat daerah (OPD), namun masih ditemukan sejumlah tantangan yang perlu dibenahi, terutama dalam aspek koordinasi lintas sektor, pelibatan masyarakat, serta penguatan mekanisme perlindungan anak di tingkat kalurahan.

“Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2017, hampir delapan tahun menyandang status Kabupaten Layak Anak peringkat Madya. Saat ini kami menargetkan peningkatan status dengan memperkuat fungsi kelembagaan dan sinergi lintas OPD,” ujar Siti Sholekhah, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial PPPA) Kulon Progo. Ia menegaskan bahwa pembentukan UPTD PPPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan perlindungan anak dapat dijalankan secara menyeluruh.

Perkuat Perlindungan Anak melalui Diskusi yang Bersinergi

Pertemuan yang digelar pada Rabu, 8 Oktober 2025 di Ruang Rapat Glagah, Gedung Binangun I, Kompleks Pemda Kulon Progo ini difasilitasi oleh Cicik Sri Rejeki, Child Protection and Safeguarding Specialist dari GNI.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai OPD seperti Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Ketenagakerjaan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Bapperida; Pemerintah Kecamatan Girimulyo; serta Pemerintah Desa Pendoworejo dan Giripurwo.

Dalam kegiatan ini, GNI memperkenalkan dan mengadvokasikan pentingnya membangun Sistem Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai salah satu strategi utama untuk memperkuat fondasi perlindungan anak.

“PATBM adalah upaya kolaboratif antara masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga layanan publik untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak dan perempuan,” jelas Cicik dalam paparannya. Melalui sistem ini, masyarakat menjadi garda terdepan dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak, dengan dukungan pemerintah dan mitra pembangunan.

Selain PATBM, GNI juga menegaskan pentingnya penerapan Safeguarding Policy, yaitu kebijakan dan prosedur organisasi untuk memastikan semua anak dan kelompok rentan terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi, baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat.

“Safeguarding adalah tanggung jawab semua pihak, bukan hanya lembaga sosial, tapi juga pemerintah, sekolah, dan masyarakat,” tegas Cicik.





Diskusi dalam pertemuan berlangsung dinamis. Berbagai perwakilan OPD dan lembaga berbagi tantangan lapangan yang dihadapi, mulai dari kasus kekerasan anak yang tidak dilaporkan, pernikahan dini akibat faktor ekonomi dan sosial, hingga kurangnya forum anak di tingkat desa.

Dinas Sosial mencatat sedikitnya 323 anak berkebutuhan khusus di Kulon Progo yang memerlukan perhatian khusus, sementara data Balai Dikmen menunjukkan sekitar 300 anak usia sekolah belum bersekolah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat juga menyoroti pentingnya pendewasaan usia perkawinan dan memperkuat gerakan Ayah Teladan untuk meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak.




Perwakilan dari Bapperida menambahkan, kolaborasi lintas sektor perlu diperluas dengan menggandeng pihak swasta. Beberapa perusahaan seperti Angkasa Pura, PLN, dan Novotel telah memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) yang relevan dengan isu stunting, disabilitas, dan kesehatan anak. Kolaborasi multisektor ini diharapkan dapat mendukung target peningkatan status KLA sekaligus memperkuat pembangunan desa ramah perempuan dan peduli anak.
 

Komitmen Bersama dalam Menuju Kabupaten Layak Anak

Workshop ini kemudian ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan memperluas penerapan PATBM di tingkat desa. GNI Yogyakarta CDP menyampaikan kesiapannya untuk menjadi bagian dari kolaborasi dalam mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan mimpi besar menjadikan Kulon Progo sebagai Kabupaten Layak Anak Nindya, di mana setiap anak dapat tumbuh aman, sehat, dan berdaya. 

Semangat kolaborasi ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk benar-benar “bangun dari tidur panjang” dan mempercepat langkah menuju Kabupaten Layak Anak yang lebih inklusif, aman, dan ramah bagi semua anak.

Baca juga:

Menanamkan Pola Asuh Positif untuk Masa Depan Anak Meulaboh bersama GNI dan DP3AKB Aceh Barat
Wujudkan Pembelajaran Kreatif untuk Guru PAUD: Pengembangan Kurikulum Merdeka Berbasis Kearifan Lokal Manggarai
 

Ditulis oleh: Asfiyani – MELA Officer
Diedit oleh: Tim Fundraising and Communication Departement